Fraksi Kerja Setuju Raperda Pelaksanaan APBD TA 2021 Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN - Pandangan umum Fraksi Kerja DPRD kabupaten pangandaran, menyetujui atas penjelasan bupati pangandaran mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2021, sepakat untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian disampaikan Diah Retu Badraeni dari Fraksi Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pangandaran dalam pandangan umumnya, bertempat di ruang rapat paripirna DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (30/06/2022).

Baca juga: Fraksi Persatuan Menerima dan Menyetujui KUA PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya.

Dikatakannya bahwa, untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, perlu membentuk peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021; 

Pasal 194 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerahantara lain menegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Baca juga: Zainal Bintang: Teater Politik Indonesia, Drama Polusi Koalisi

Dalam hal ini kami ikut bersyukur bahwa APBD  kabupaten pangandaran tahun anggaran 2021 telah diaudit oleh BPK-RIperwakilan jawa barat dengan mendapatkan predikat wajar tanpapengecualian (WTP), " katanya.

Mwnurut Diah Retu, setelah kami menyimak penyampaian bupati pangandaran mengenai Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2021, dan mengkaji dari ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, memang kalau dilihat setelah adanya perubahan terjadi peningkatan pendapatan terutama pada bagian pendapatan asli daerah, dan dilihat sisi belanja terutama belanja oprasi terdapat efisiensi anggaran jika dibanding tahun anggaran 2020, tetapi semua itu karena setelah ada perubahan. 

Baca juga: Musda GPdI Jabar Pilih Kembali Pdt Ferdinand Rompas

Akan tetapi, kalau berdasarkan target murni, ini sangat jauh sekali, untuk itu mohon kedepannya dalam hal penentuan PAD harus terukur dan realistis, jangan sampai banyak program yang tidak terealisasikarena penentuan awalnya tidak realistis. Sementara perencanaan program mengacu pada pendapatan.

Namun demikian pandangan umum Fraksi Kerja DPRD kabupaten pangandaran, menyetujui atas penjelasan bupati pangandaran mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2021 dan sepakat untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, " kata Diah Retu.

Baca juga: Pansus III DPRD Mengusulkan Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Sistem Drainase Ditetapkan Jadi Perda Kabupaten Pangandaran.

Pangandaran, 30 juni 2021. Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Pangandaran Fraksi Kerja (keadilan indonesia raya)

H. Endang Ahmad Hidayat (ketua).Darsum Darmawanto, SE., M.M (sekertaris).** (Anton AS)

Baca juga: Gubernur NTB dan PKS Dituduh Teroris, GMPRI Desak Polda Tangkap Pendemo